Dulu Jadi Korban Banjir Bandang, Lalu Tersandung Kasus Video Vina Garut, Rayya Akhirnya Berpulang

Tribun Jabar/Firman Wijaksana

Jenazah Rayya dibawa ke masjid untuk disalatkan. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - A alias Rayya dalam kasus video Vina Garut merupakan korban banjir bandang Garut pada 2016.

Ia baru pindah ke perumahan yang dibangun pemerintah sekitar empat bulan lalu.

"Almarhum pindah sama keluarganya duluan. Sebelum listrik nyala sudah ke sini. Saya saja baru tiga bulan di sini. Pernah ngontrak dulu di Garut Kota dua bulan," ujar Cicih (50), tetangga almarhum Rayya, Sabtu (7/9/2019).

Cicih mengatakan Rayya dan keluarganya merupakan warga asli Kampung Sanding, Kelurahan Muara Sanding, Kecamatan Garut Kota.

Saat banjir bandang, rumah keluarga almarhum rusak berat ditimpa banjir dari Sungai Cimanuk.

Di perumahan yang dibangun pemerintah, Rayya tinggal bersama ibu dan bapaknya.

Selain Rayya dan orang tuanya, kakak Rayya juga mendapat jatah rumah.

Keluarga tengah memandikan jenazah Rayya. (Tribun Jabar/Firman Wijaksana)

"Kakaknya, kan, sudah berkeluarga jadi pisah rumah. Cuma Rayya yang masih sama orang tuanya," katanya.

Perumahan Al Kautsar di Desa Sirnajaya, Kecamatan Tarogong Kaler yang ditempati Rayya dan keluarganya baru dibangun pemerintah pada akhir 2018.

Sekelompok Pemuda di Bandung Nyatakan Dukung RUU KPK

Sekelompok pemuda di Bandung dukung revisi UU KPK (Foto: Dony Indra Ramadhan)

Bandung - Di tengah polemik revisi UU KPK, sekelompok pemuda di Kota Bandung justru mendukung pengesahan RUU KPK. Mereka menilai perlu adanya pengawasan terhadap sepak terjang KPK.

Sekelompok pemuda yang mengatasnamakan dari Front Pemuda Anti Korupsi (FPAK) itu menyampaikan aspirasinya di depan Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Sabtu (7/9/2019). Mereka berorasi sambil menenteng spanduk dukungan pengesahan RUU KPK.

"Revisi UU KPK bukan untuk melemahkan lembaga, justru revisi UU KPK ini penting untuk memasukkan poin instrumen pengawasan terhadap sepak terjang KPK. Kita tidak ingin penyidik KPK-nya liar dan bekerjanya insubordinasi. Karena KPK menganggap dirinya independen dan tak ada yang mengawasi menjadi liar," ucap koordinator aksi Anjar Tata Januar disela aksi.

Anjar menuturkan dengan kewenangan KPK yang ada saat ini, perlu adanya pengawasan. Sebab, kata dia, apa yang dilakukan KPK menyangkut manusia.

"Ingat KPK bukan LSM, KPK bukan kumpulan malaikat. Makanya perlu diawasi karena menyangkut manusia dan prosesnya. Bahaya kalau KPK kebal hukum dan merasa tidak pernah salah. Pasal SP3 juga harus dimasukkan, agar KPK tidak memaksakan kehendaknya jika penyidiknya keliru," tuturnya.

Pihaknya juga menanggapi adanya pernyataan yang menganggap RUU KPK ini akan melemahkan lembaga antirasuah itu. Dia menilai hal itu keliru dan justru dengan disahkannya RUU KPK, membuat masyarakat percaya dan bangga terhadap KPK.

"KPK itu komisi yang diandalkan masyarakat. Sehingga masyarakat mengharapkan KPK benar-benar efektif. Oleh karena itu jangan sampai tindakan kelihatan liar tanpa norma," ucapnya.

DPR sebelumnya menyepakati revisi UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi RUU usulan DPR. Selanjutnya, revisi UU KPK akan dibahas bersama pemerintah.

Dalam draf revisi UU KPK kali ini, kewenangan KPK makin dibatasi dengan adanya dewan pengawas. Penyadapan hingga penggeledahan harus seizin dewan pengawas tersebut. Revisi UU KPK juga mengatur soal penghentian kasus.

Anggota DPRD Jabar Minta Ridwan Kamil Perbaiki Gaya Komunikasinya

GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil merayakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 Hijriah bersama jemaah dalam acara pengajian Majlis Ta'lim Pakuan Juara di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Minggu 1 September 2019.*/DOK. HUMAS PEMPROV JABAR

BANDUNG (PR).- Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra Daddy Rohanady menyayangkan gaya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang lebih suka menggunakan media sosial untuk mengkomunikasikan gagasannya.

Menurut dia, gagasan yang dimiliki pimpinan pemerintah daerah semestinya turut dikomunikasikan dengan anggota dewan sebelum dibagikan kepada publik, khususnya di media sosial.

Daddy Rohanady berharap Ridwan Kamil mau memperbaiki gaya komunikasi terkait publikasi gagasan maupun kebijakan.

 “Dia (Ridwan Kamil) lebih banyak memainkan media sosial untuk mengomunikasikan gagasannya. Silakan saja komunikasikan tapi jangan bepikir semudah itu bisa direalisasikan besok,” ujar Daddy Rohanady dalam wawancara yang disiarkan Radio PRFM, Jumat 6 September 2019.

Dia mengatakan, pemerintah DPRD di Jawa Barat harus berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik karena visi pemerintahan Ridwan Kamil-Uu Ruhzanul Ulum adalah Mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir dan Batin dengan inovasi dan kolaborasi pada tahun 2023.

“Silakan berinovasi tapi jangan lupa juga berkomunikasi. Karena ada kata berkolaborasi juga. Kolaborasi tidak mungkin dikerjakan sendirian. Artinya pemerintah dan legislatif berbicara terkait pekerjaan-pekerjaan yang mau dilakukan dan dikomunikasikan,” ujarnya.

Daddy Rohanady juga menilai, selama setahun kepemimpinan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum, adagium wakil gubernur sebagai “ban serep” benar-benar terlihat. DPRD Jawa Barat menilai, posisi wakil gubernur selama ini lebih bersifat melaksanakan tugas seremonial.

Hal itu diungkapkan Daddy Rohanady saat dimintai tanggapannya mengenai refleksi setahun Jabar Juara.

“Kalau mau memakai skala nilai dengan rentang 100, saya kira Emil (Ridwan Kamil) hanya meraih nilai 60-an dalam tahun pertamanya. Adagium wakil sebagai ban serep, benar-benar terlihat. Wakil gubernur hanya lebih melaksanakan tugas seremonial belaka,” kata dia.***

Ridwan Kamil Tunggu Petunjuk Kemendagri Soal Pemilihan Sekda Jabar

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belum menentukan proses penggantian Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar definitif pengganti Iwa Karniwa. Emil, sapaan Ridwan Kamil, mengaku hingga saat ini pihaknya masih berkonsultasi dengan Kemendagri.

"Jadi sudah diputuskan dan saya sudah kirim surat ke Kemendagri bahwa kami akan memproses pencarian Sekda baru, bentuknya sedang dikonsultasikan," ujar Emil saat ditemui di Sekolah Pimpinan (Sespim) Polri, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (4/9/2019).

Baca juga: Usai Diperiksa KPK, Sekda Jabar Tersangka Kasus Meikarta Tak Banyak Bicara

Terkait proses penunjukan Sekda, Emil memiliki dua opsi yaitu open bidding atau penunjukan langsung. "Ada opsi penunjukan langsung juga bisa ternyata sesuai aturan, selama memenuhi syarat," katanya.

"Ada opsi lelang juga, dicari dari mana-mana itu. Itu juga dipertimbangkan menunggu masukkan dari Kemendagri, saya nunggu petunjuk dulu mana yang dinamikanya paling sedikit," ucap Emil.

Ia berharap, pemilihan Sekda baru bisa selesai sebelum Desember mendatang. "Karena setelah ini prosesnya adalah Pjs dulu tiga bulan. Dari Plh, Pjs tiga bulan ini juga menyiapkan Sekda definitif. Penunjukan Pjs kemungkinan masih Pak Daud Ahmad," katanya.

Kecelakaan tersebut memakan ruas jalan dari Bandung arah Jakarta.

PURWAKARTA - Tabrakan beruntun melibatkan 10 kendaraan terjadi di Tol Cipularang Km 92 pada Senin (2/9/2019) sekitar pukul 12.30 WIB.

Kecelakaan tersebut memakan ruas jalan dari Bandung arah Jakarta. 

Menurut laporan Resstia Dela, jurnalis Kompas TV yang sedang dalam perjalanan ke Jakarta, mengatakan asap hitam muncul dari mobil yang terbakar. 

Mobil terbakar di Km 92 Tol Cipularang, Purwakarta, Senin (2/9/2019). (Tangkapan layar Kompas TV)

"Saat ini api masih membumbung tinggi. Di depan saya ada sekitar 10 mobil yang bertumpuk," ujar Resstia Dela dalam laporannya yang dikutip TribunJakarta.com.

Menurut dia, 10 mobil yang terlibat kecelakaan beruntun dan terbakar di antaranya kontainer, truk, bus dan mobil pribadi. 

Baca: Tarif Baru Ojek Online Mulai Diterapkan di Seluruh Indonesia, Catat Besarannya

Dikatakan Resstia, saat ini tidak ada satupun mobil yang bisa lewat melalui ruas jalan arah Jakarta.

"Satu full jalan yang menuju jakarta tertutup sekarang sudah lakukan contraflow di arus yang ke arah Bandung," terang Resstia.  

Ia memastikan ada korban dalam tabrakan beruntun. 

"Ini ada korban di dalam mobil. Saya hitung ada sekitar 10 mobil termasuk truk dan bus. Nah mobil-mobil ini banyak yang terlempar juga ke ruas lain," beber dia.

Cek colsing

https://iar-ikrap.postel.go.id

Atasi Masalah Sampah, Pemkab Garut Sebar 15 Truk Baru ke Kecamatan

15 truk baru untuk angkut sampah di Garut. (Foto: Hakim Ghani)

Garut - Pemkab Garut membeli belasan truk baru untuk mengatasi masalah sampah. Truk-truk tersebut langsung disebar diplot ke sejumlah kecamatan terutama yang berada di pusat kota Garut.

"Jumlahnya ada 15. Mulai sekarang sudah mulai beroperasi," ujar Wabup Garut Helmi Budiman kepada wartawan di kantornya, Jalan Pembangunan, Tarogong Kidul, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Razia Sopir Mabuk, Polisi Temukan Tembakau Gorila Hingga Kondom

Helmi mengatakan, armada pengangkut sampah baru itu sudah mulai beroperasi. 15 truk tersebut disebar ke kecamatan-kecamatan terutama yang terletak di pusat kota seperti Cilawu, Garut Kota, Tarogong Kidul serta Karangpawitan.