Pelanggar protokol kesehatan bermacam-macam, mulai dari pengendara roda dua, roda empat, bahkan pejalan kaki.
"Pelanggar protokol kesehatan bervariasi, pejalan kaki juga ada yang tidak memakai masker, pengendara roda dua juga ada yang tidak memakai masker,"
Di sampaikan Ustadz Yachya Yusliha
Kebakaran yang diduga disebabkan korsleting listrik itu nyaris membuat dua bangunan rumah ludes dilalap api.
Kapolsek Kiaracondong Kompol Asep Saepudin menuturkan, dua bangunan rumah kontrakan mengalami kerusakan sekitar 80 persen karena terdampak kebakaran ini.
Baca Juga: Polisi Imbau Warga Luar Kota Tak Datang ke Kota Bandung
“Bagian atap bangunan paling terdampak. Sekitar 80 persen bangunan terdampak kebakaran. Api muncul diduga karena hubungan pendek arus
Jumat 18 September 2020.
Lima titik jalan yang ada di Kota Bandung, hari ini diberlakukan buka tutup. Buka tutup ini dilakukan setiap dua jam sekali di pagi dan sore hari, dilanjutkan di malam hari hingga pagi.
Pantauan hari Jumat (18/9/2020) Wali Kota Bandung Oded M Danial bersama Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya memimpin langsung penutupan ruas-ruas jalan tersebut. Secara simbolis mereka memasang water barrier di Jalan Asia-Afrika, Kota Bandung.
"Hari ini kita melakukan buka tutup jalan di beberapa ruas jalan yang di mana dilaksanakan per dua jam dari Pukul 09.00-11.00 WIB, Pukul 14.00-16.00 WIB dan dilanjutkan di malam har Pukul 22.00-06.00 WIB," kata Oded kepada wartawan.
Oded mengungkapkan, pandemi COVID-19 di Kota Bandung masih terjadi. Hal tersebut dilihat dari peningkatan kasus COVID-19 di Kota Bandung.
Dari laman Pusicov Kota Bandung angka kasus kumulatif mencapai 1.020, positif aktif 182, sembuh 786 dan meninggal 52.
"Kita ingin mengingatkan warga Bandung dan orang-orang yang ingin masuk ke Kota Bandung bahwa pademi ini masih ada, dengan adanya buka tutup jalan ini sebagaimana dilaksanakan dulu PSBB efektif, ini juga atas masukan dari Pak Kapolrestabes dan Pak Dandim," ungkapnya.
"Semoga apa yang kita dilakukan dimengerti warga Kota Bandung," tambahnya.
Oded menyebut, untuk warga atau pekerja yang akses jalannya terkena imbas buka tutup tinggal memperlihatkan identitas kepada petugas.
"Saya berharap buka tutup jalan ini per dua jam tidak akan mengganggu, sebelumnya sudah dibuktikan," ujarnya.
Oded menegaskan, semua jenis kendaraan termasuk sepeda dilarang masuk saat buka tutup jalan diberlakukan.
"Iya, termasuk sepeda, tidak boleh ada kendaraan. Karena filosofi nya menghindari kerumunan," tegasnya.
Buka tutup jalan ini akan dievaluasi dua pekan ke depan. Saat disinggung apakah akan dilakukan kembali Pembatas Sosial Berskala Mikro (PSBM) Oded sebut tergantung evaluasi.
"Seperti biasa evaluasi 14 hari, tergantung evaluasi (soal PSBM). (Kasus COVID-19) memang ada peningkatan, makannya kita lakukan ini karena ada peningkatan, kita harus respon ini supaya cepat terkendali," ucapnya.
Sementara itu, Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya mengimbau kepada masyarakat agar tetap memperhatikan protokol kesehatan.
"Masyarakat hindari keluar rumah lagi, kalau enggak ada kepentingan hindari keluar rumah dulu, untuk menekan COVID-19 itu sendiri karena kita Bandung kena imbasnya kalau kasus COVID-19 ini kembali meningkat. Terbuka, sebulan yang lalu setiap weekend dua hari kemudian Bandung naik (kasus), pemerintah dalam hal ini melakukan kegiatan ini untuk menekan penyebaran COVID-19 ini," ujarnya.
"Buka tutup jalan, bukan tutup jalan, tapi gula tutup, artinya pada saat pagi hari orang-orang pada masuk saat kerja. Setelah masuk kita tutup untuk menghindari kerumunan, pada saat makan siang kita buka dan pada jam 2 kita tutup lagi, artinya untuk menekan orang agar tidak berkerumun, semua kendaraan termasuk pesepeda," pungkasnya.
Adapun lima titik jalan yang dilakukan buka tutup yakni, Jalan Asia Afrika-Tamblong, Otista-Suniaraja, Purnawarman-Riau, Merdeka-Riau dan Merdeka-Aceh.
Pemerintah Kota Bandung bersama Polrestabes Bandung kembali memberlakukan buka tutup lima ruas jalan. Hal itu dilakukan demi membatasi mobilitas warga sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19.
Menurut rencana lima titik jalan yang dilakukan buka tutup yakni, Jalan Asia Afrika-Tamblong, Otista-Suniaraja, Purnawarman-Riau, Merdeka-Riau dan Merdeka-Aceh.
Buka tutup jalan itu akan dilakukan pagi hari mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.O0 WIB. Malam hari pukul 21.00 WIB hingga 06.00 WIB.
Tidak hanya itu, penutupan ruas jalan juga akan dilakukan pada sore hari mulai pukul 14.00 WIB hingga 16.00 WIB.
"Iya ada tambahan (kini buka tutup juga dilakukan sore hari)," ucap Kasat Lantas Polrestabes Bandung Kompol Muhammad Rano Hadianto, Jumat (18/9/2020).
Menurutnya, jalan ditutup total selama dua jam di pagi dan sore hari. Hal itu diharapkan bisa menjadi perhatian warga dalam beraktifitas.
"Jalan ditutup total, aktivitas masyarakat berjalan fleksibel yang tinggal dan daerah di wilayah yang jalannya ditutup tinggal menunjukkan identitas kepada petugas dan akan dilakukan buka tutup, di luar itu tidak bisa," ujarnya.
Sebelumnya, Kadishub Kota Bandung Ricky Gustiadi mengatakan buka tutup jalan dilakukan kembali untuk membatasi mobilitas masyarakat.
"Pertimbangannya kita dengan kebijakan adaptasi baru diperketat di Kota Bandung ini untuk mengantisipasi mobilitas masyarakat menggunakan kendaraan bermotor memang kita batasi dari jam 9-11, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan yang mengganggu arus lalu lintas di lokasi tertentu yang dianggap dapat memunculkan ketidaktertiban di ruas jalan tersebut," ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bandung Ricky Gustiadi menuturkan jika penutupan ini dilakukan untuk meminimalisir pergerakan warga di lokasi-lokasi tersebut yang dinilai cukup banyak pergerakan orang.
Baca Juga: Operasi Yustisi Digelar di Cimahi, Banyak Warga Mengaku Lupa Bawa Masker
Baca Juga: Weekend Bosan? #NontonTeaterDiRumahAja, Ada 'Srintil' Loh![PR]
"Nanti petugas Dishub atau Kasatlantas akan floating petugas di sana dan akan tetap melayani masyarakat apabila memang aktivitasnya di lokasi tersebut," tegasnya.
Untuk penutupan ini akan dilakukan selama 14 hari. Nanti akan ada evaluasi apakah penutupan ini dilanjutkan, dihentikan, atau ada penambahan ruas jalan yang ditutup.***
NOTE: Terbaru, penutupan jalan pun akan dilakukan pada pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.
30 kecamatan di Kota Bandung kembali menjadi zona merah. Informasi tersebut ditampilkan dalam laman Pusat Informasi COVID-19 (Pusicov) Kota Bandung, Senin (14/9) kemarin.
Koordinator Bidang Perencanaan Data Kajian dan Analisa Gugus Tugas COVID-19 Kota Bandung Ahyani Raksanagara mengatakan, kembali terdapat kasus positif aktif COVID-19 di 30 kecamatan di Kota Bandung.
"Kasus tersebar di semua kecamatan," kata Ahyani kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).
Dalam beberapa hari terakhir kasus positif COVID-19 di Kota Bandung kembali meningkat. Berdasarkan data di Pusicov Bandung, Selasa (15/9/2020) ada 222 kasus positif aktif, 995 positif kumulatif, 721 sembuh dan 52 meninggal dunia.
Ahyani menjelaskan, kenaikan kasus ini terjadi karena swab test dilakukan secara masif dan melacak orang tanpa gejala (OTG).
Dinkes Kota Bandung juga sejauh ini sudah melakukan swab test sebanyak 22.928 pengetesan atau 0,92 persen dari jumlah penduduk.
Pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar konsisten menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak dengan tidak berkerumun.
"Pencarian kasus, pengetesan, dan penanganan akan berhasil menahan laju bila ada partisipasi masyarakat dalam disiplin dan pengawasan," ujarnya.
Simak video 'Peneliti Melihat Ada Kemungkinan Virus Corona Serang Otak':
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3009769/original/067152100_1577782217-IMG-20191231-WA0019.jpg)
Dalam peringatan ke-100 tahun Gedung Sate, tak ada acara khusus yang disiapkan Pemerintah Provinsi Jabar karena sedang dalam pandemi Covid-19. Sejumlah rencana yang telah disusun dibatalkan.
Namun begitu, Emil mengatakan, peringatan 100 Tahun Gedung Sate tetap terlaksana dengan merawat dan menjaganya. Perbaikan fasilitas Gedung Sate di berbagai sudut menjadi bukti.
Salah satunya pemasangan pilar-pilar yang menggambarkan bahwa Gedung Sate milik warga Jabar. Selain itu, pemasangan pilar dapat menggerakkan ekonomi Jabar yang sempat terpukul pandemi Covid-19.
"Jadi satu pilar, satu kabupaten. Satu pilar Majalengka misalnya ada sejarahnya juga, bagaimana Cirebon juga, jadi kepemilikan Gedung Sate dan Gasibu dimiliki tidak hanya masyarakat Bandung raya, tapi oleh masyarakat lainnya," ujar Emil.
Emil mengatakan, pada tahun ini, Gedung Sate terbuka untuk umum dan menjadi salah satu destinasi wisata. Masyarakat dapat menyusuri jejak-jejak historis Jabar dengan menghadirkan pemandu wisata. Namun, hal itu tertunda karena Covid-19.
"Ketika menjadi gubernur, memperingati 100 tahun Gedung Sate. Sekarang Covid-19 juga bagi saya ini adalah ujian dari sejarah hidup saya. Namun, saya berbangga dengan 100 tahun Gedung Sate," katanya.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah telah meninggal dunia karena COVID-19. Jejak Saefullah ada di masa pemerintahan Jakarta era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Djarot Saiful Hidayat, hingga Anies Baswedan.
Berikut ini jejak Saefullah mendampingi Ahok, Djarot, dan Anies, yang dikumpulkan dari catatan detikcom hingga Rabu (16/9/2020).
Saefullah menjadi Sekda DKI lewat mekanisme seleksi lelang jabatan. Dia dilantik oleh Ahok pada 11 Juli 2014. Itulah momen pertama kalinya Ahok selaku pelaksana tugas (Plt) Gubernur Jakarta melantik pejabat.
Ahok sendiri mengaku sebagai orang yang memilih Saefullah sebagai Sekda DKI.
Ahok menjalani hukuman kasus penodaan agama selama dua tahun, jabatan Gubernur kemudian diemban Djarot Saiful Hidayat sejak 15 Juni 2017 sampai ujung periode. Saefullah tetap menjadi Sekretaris Daerah DKI.
Kabar duka datang dari Pemprov DKI Jakarta. Sekda DKI, Saefullah, meninggal usai positif virus Corona.
Kabar meninggalnya Saefullah beredar siang ini. Hal ini dibenarkan oleh Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi.
"Iya tadi kasudin kesehatan saya (laporan), barusan kasudin kesehatan saya telepon, saya suruh anak buah cek ke RSPAD. Kasudin kesehatan saya tak mungkin bohong. Dia kan monitor juga, kan RSPAD di Jakarta Pusat," kata Irwandi, saat dikonfirmasi, Rabu (16/9/2020).
Irwandi lalu meneruskan pesan dari Kasudin Kesehatan Jakpus. Berikut bunyinya: "Pak wakil, pak sekda meninggal."
Kabar ini juga dikonfirmasi oleh Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik. "Ya betul," ucap Taufik soal kabar meninggalnya Saefullah.
Seperti diketahui, Saefullah tengah berjuang melawan virus Corona yang dideritanya. Pada Selasa (15/9), Anies mengajak seluruh jajarannya mendoakan kesembuhan Saefullah. Selain itu, Anies mengajak untuk mendoakan seluruh warga DKI yang positif COVID-19 segera diberi kesembuhan.
"Saya ingin mengajak pada seluruh jajaran Pemprov DKI untuk mendoakan warga Jakarta yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, khususnya yang terpapar COVID-19," tulis Anies dalam pesannya seperti dilihat detikcom, Selasa (15/9).
"Lebih khusus lagi, saya mengajak pada semua, pada seluruh jajaran dan keluarga untuk meluangkan waktu; benar-benar luangkan waktu bersama keluarga untuk mendoakan saudara kita, mendoakan Pak Sekda, Bapak Saefullah yang saat ini sedang dalam perawatan intensif melawan COVID-19," sambungnya.
Pemprov DKI Jakarta saat ini telah melarang warganya yang positif terpapar virus Corona (COVID-19) untuk melakukan isolasi mandiri. Bila pasien tanpa gejala atau bergejala ringan tak mau isolasi di pusat karantina, Pemprov DKI akan menjemput paksa.
"Kami sifatnya menunggu informasi, ketika ada orang dinyatakan positif dari Dinkes dan yang bersangkutan wajib diisolasi, yang memang sudah ditentukan, dan tidak ada lagi isolasi mandiri di rumah," ujar Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2020).
Bagi pasien tanpa gejala atau ringan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah pusat karantina. Salah satu yang disiapkan sebagai tempat isolasi adalah Wisma Atlet, Kemayoran.
Arifin mengatakan, apabila ada orang yang diketahui terpapar virus Corona tapi tidak mau melakukan isolasi di tempat yang sudah disediakan, maka yang bersangkutan akan dijemput paksa. Karena saat ini isolasi mandiri sudah tidak diizinkan.
"Apabila yang bersangkutannya tidak bersedia, maka kami akan melakukan jemput paksa ya, akan membantu rekan-rekan dari Dinas Kesehatan bagi mereka yang terpapar COVID positif, terus tidak mau dilakukan isolasi di tempat yang memang sudah ditentukan," ucapnya.
"Ya jadi memang tidak diperbolehkan lagi isolasi mandiri di rumah ya, tapi ini isolasi yang sudah diatur untuk tempat tempat yang sudah ditentukan apabila mereka atau orang itu tidak mau, maka kami akan lakukan jemput paksa," imbuh Arifin.
Meski demikian, Arifin menyatakan Satpol PP DKI hingga saat ini masih belum melakukan jemput paksa terhadap pasien Corona yang sudah disediakan. Dia berharap, pasien yang terpapar virus Corona menyadari bahaya ketika isolasi mandiri. Karena apabila tidak disiplin menjalankan protokol kesehatan, dapat menularkan virus Corona kepada lebih banyak orang.
"Belum ya (yang dijemput paksa), mudah-mudahan semua sadar bahwa ada kekhawatiran mereka yang terpapar COVID kemudian isolasi mandiri, kalau tidak mempunyai kedisplinan, kemudian ruang tempat yang mencukupi bisa jadi penularan akan terus-menerus, dan itu membahayakan juga untuk keluarga yang tinggal bersama dengan mereka yang OTG (orang tanpa gejala) maupun yang terpapar COVID itu," kata Arifin.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas agar para pasien Corona dapat melakukan isolasi secara terkendali. Misalnya, di Wisma Atlet Kemayoran dan beberapa hotel yang telah disediakan.
"Kami sampaikan terima kasih kepada gugus tugas nasional, kepada pemerintah pusat yang telah berikan dukungan untuk kita bisa menitipkan warga yang harus isolasi di fasilitas isolasi mandiri, baik di Kemayoran, maupun di hotel, ataupun penginapan, ataupun di wisma dan tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh gugus," ucap Anies, saat konferensi pers, di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Minggu (13/9).
Mengingat isolasi secara terkendali ini penting dilakukan agar tidak terjadi penularan, maka pasien positif Corona yang menolak diisolasi akan dijemput oleh petugas kesehatan dan penegak hukum.
"Bila ada kasus positif yang menolak diisolasi di tempat yang telah ditentukan, maka akan dilakukan penjemputan oleh petugas kesehatan bersama aparat penegak hukum," tegas Anies.
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengungkap 'isi chat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan' menanggapi protesnya terkait PSBB ketat yang diberlakukan. Hotman menyebut kawasan olahraga terbuka di Ancol tetap bisa digunakan saat PSBB.
Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Industri Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta Gumilar Ekalaya mengaku tidak mengetahui pesan Anies kepada Hotman. Gumilar belum bisa mengonfirmasi kebenaran isi chat yang diunggah Hotman tersebut.
"Wah saya belum konfirmasi, baru tahu," ujar Gumilar saat dihubungi, Senin (14/9/2020).
Namun, Gumilar memastikan kawasan Ancol ditutup selama masa PSBB ditutup. Penutupan itu dilakukan secara total, baik di kawasan olahraga maupun wisata.
"Ancol kan memang kawasannya tertutup, memang sudah ditutup kan. Jadi nggak bisa pengunjung masuk ke dalam, jadi kan secara logikanya nggak bisa diakses oleh masyarakat untuk entah itu olahraga, apakah itu berwisata, seperti itu sih," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menetapkan PSBB total terhitung mulai hari ini, 14 September 2020. Keputusan itu diprotes Hotman Paris yang menilai penutupan ruang terbuka karena PSBB total di Jakarta tidak tepat.
Menurutnya, ruang terbuka bisa dijadikan sarana masyarakat untuk berolahraga demi meningkatkan sistem imun di tengah pandemi COVID-19. Protes tersebut dilayangkan Hotman Paris melalui sebuah video di Instagram belum lama ini. Sayangnya, protes itu tidak ditanggapi oleh Anies Baswedan.
Tidak berhenti di situ, Hotman Paris langsung mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp ke Anies Baswedan. Tidak lama, pesan itu dibalas oleh orang nomor satu di Ibu Kota tersebut. Balasan tersebut kemudian dibagikan oleh Hotman Paris lewat Instagram. Isi pesan itu, kawasan ruang terbuka hijau akan tetap bisa digunakan.
"Kawasan olahraga ruang terbuka di pantai akan tetap bisa digunakan," tulis Hotman Paris, yang menyebut kalimat itu adalah isi pesan dari Anies Baswedan, di akun Instagramnya, seperti dilihat detikcom, Senin (14/9).
Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021. Ketetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani oleh tiga menteri yaitu Menag, Menaker dan MenPAN-RB.
"Ada sedikit perubahan dari yang sudah direncanakan. Untuk libur Idul Fitri yang rencana dimulai tanggal 10,11, 12, 13, 14, 15, 17 digeser mulai 12,13, 14, 17, 18, 19 Mei. Jadi cuti bersama dalam rangka Idul Fitri 2021 menjadi tanggal 12, 17, 18, dan 19 Mei. Sementara itu untuk Natal ada tambahan cuti bersama di tanggal 27 Desember dari semula hanya tanggal 24 Desember. Sehingga total libur nasional dan cuti bersama di 2021 menjadi 23 hari," kata Menko PMK Muhadjir Effendy saat memimpin rapat tingkat menteri penetapan dan penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 yang digelar virtual seperti dalam keterangan tertulis dari Kemenkom PMK, Jumat (11/9/2020).
 Daftar Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021 Foto: Dok Kemenko PMK |
Muhadjir menjelaskan penetapan hari libur nasional dan cuti bersama 2021 didasarkan atas sejumlah pertimbangan di antaranya pengaturan arus lalu lintas jelang dan setelah libur panjang di hari raya hingga peluang meningkatnya pendapatan ekonomi daerah maupun negara dari sektor pariwisata.
"Saya harap ini bisa dijadikan pedoman untuk kita semua. Naskah SKB bisa ditandatangani atas perbaikan hasil rapat kita pada hari ini," ujar Muhadjir.
Selanjutnya, KemenPAN-RB segera melakukan revisi Permenpan-RB yang disesuaikan dengan hasil keputusan rapat. Untuk ASN nanti akan dibuat aturan melalui Keppres dan Kemenaker akan menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan cuti bersama di sektor swasta.
Tonton juga video 'Berikut yang Tidak Boleh Dilakukan Saat PSBB 14 September':
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bakal kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total, sebagaimana pernah berlaku pada 10 April silam. Setujukah Anda bila Jakarta balik lagi ke PSBB total?
"Dalam rapat Gugus Tugas tadi sore disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat, yang itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan PSBB seperti pada masa awal pandemi dulu, bukan lagi PSBB transisi, tapi kita harus melakukan PSBB sebagai mana masa awal dulu," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9) kemarin.
Rencananya, kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan menerapkan kerja dari rumah (work from home/WFH) pada Senin (14/9) tulat. Menyambut wacana PSBB total dari Anies, kontroversi menyeruak.
Sejumlah pegawai swasta di Jakarta bersuara. Di antara mereka yang ditanyai detikcom, ada yang khawatir tidak digaji bila nanti harus WFH. Namun di sisi lain, virus Corona memang berbahaya. Pemprov DKI memprediksi kapasitas rumah sakit bakal tidak muat lagi menampung pasien COVID-19 bila situasi tidak dikendalikan secara ketat.
Para anggota dewan menyampaikan kritik terhadap rencana PSBB total ini. Ketua DPP PKB Daniel Johan menilai ini adalah pilihan pahit yang bisa membuat rakyat semakin bonyok. Sekjen PPP Arsul Sani menyoroti perbedaan komunkasi soal penanganan COVID-19 antara DKI dan pusat, karena ini berpotensi menjadi isu politik.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Judistira Hermawan menilai keputusan Anies tidak tepat sabil mengkritik penanganan Pemprov DKI yang tidak konsisten selama PSBB transisi. Namun ada pula yang pro-kebijakan Anies, yakni Fraksi PKS.
Baca juga: Empat Beda Jakarta dan Pusat soal PSBB Ketat |
Juru Bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito justru menyarankan agar DKI menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK), artinya penerapan pembatasan sosial dipersempit pada daerah-daerah dalam kota, yakni daerah dengan penularan tinggi. Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi juga punya pandangan senada, lebih baik PSBB nantinya adalah PSBB skala mikro dengan pengawasan tingkat rukun tetangga (RT).
Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda setuju bila PSBB total diterapkan lagi di Jakarta?
Tonton video 'Ramai Para Menteri Soroti Kebijakan PSBB Total Anies':
KPK melakukan gelar perkara kasus dugaan korupsi Djoko Soegiarto Tjandra dkk hari ini. Gelar perkara di KPK tersebut sudah dimulai.
Plt Jubir KPK Ali Fikri menyebut gelar perkara pagi ini sudah dihadiri oleh penyidik dari Bareskrim Polri. Tim penyidik Bareskrim Polri telah hadir di KPK.
"Tim penyidik dari Bareskrim Mabes Polri sudah hadir di KPK, dan saat ini gelar perkara sudah dimulai," kata Ali kepada wartawan, Jumat (11/9/2020).
Ali belum menjelaskan lebih rinci terkait gelar perkara hari ini. Dia nanti akan menjelaskan lebih lanjut perkembangan gelar perkara ini.
"Perkembangannya nanti kami infokan lebih lanjut," ucap Ali.
Seperti diketahui, KPK akan mengundang Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri untuk melakukan gelar perkara kasus dugaan korupsi Djoko Soegiarto Tjandra dkk. Gelar perkara itu akan dipimpin langsung oleh pimpinan KPK.
Untuk pihak Bareskrim Mabes Polri, gelar perkara dimulai pukul 09.00 WIB. Sedangkan untuk pihak Kejaksaan Agung akan dimulai pukul 13.30 WIB.
Sementara itu, Bareskrim dan Kejagung telah menerima undangan KPK terkait gelar perkara tersebut. Kedua institusi itu akan hadir dalam gelar perkara tersebut.
Pemkot Bandung akan membahas hal ini dalam rapat terbatas yang akan dilakukan bersama forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Bandung besok, Jumat (11/9/2020).
Wali Kota Bandung Oded M Danial mengungkapkan pihaknya masih akan melakukan evaluasi terkait dengan kebijakan PSBB di Kota Bandung.
“Saya sampaikan dari kemarin, hari ini saya masih dalam evaluasi dengan ketua harian, masih evaluasi. Secepatnya, besok ratas,” ungkapnya kepada wartawan, di Balai Kota Bandung, Kamis (10/9/2020).
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna mengungkapkan pengkajian terhadap penerapan PSBB pasti akan dibahas. Hanya saja, kemungkinan penerapan PSBB cukup kecil, pihaknya mempertimbangkan akan memperketat AKB.
“Pasti, kan besok di ratas. Cuman apakah PSBB atau AKB yang diperketat, nanti kitakan nyiapin bahan nih. Pimpinan lah yang ambil kebijakan,” katanya.
Terkait dengan teknis pengetatan pada AKB, pihaknya masih akan menyiapkan. Kemungkinan keputusan akan disampaikan usai ratas esok hari. Ia menegaskan keputusan tetap ada pada pimpinan.
“Cuma modelnya bagaimana hari ini saya mau bicarakan. Besok keputusannya dari pimpinan,” ungkapnya.
Dulu saat beradu akting dengan Rhoma Irama, pamornya begitu melejit di kancah layar lebar Tanah Air.
Kini, sang aktris pun banting setir demi memenuhi kebutuhan hidup.
Dari seorang aktris terkenal, ia kini menjual martabak.
• Krisdayanti Telepon Aurel Tanya soal Atta Halilintar, Beri 1 Pesan, tentang Pernikahan: Masih Remaja
Yati Octavia merupakan seorang perempuan kelahiran 20 Oktober 1954.
• Kelakuan Suami Maia yang Jarang Diketahui, Bocor Hubungan Irwan Mussry ke Anak Mantan: Belum Lepas
Dilansir dari acara 'Rumpi' di Trans TV yang dipandu oleh Feni Rose, Yati Octavia mengawali karier lewat film 'Dosa Siapa' pada usia 18 tahun.
Setelah itu, Yati Octavia membintangi film 'Cintaku Di Kampus Biru'.
Sejak film tersebut, namanya pun melambung di dunia hiburan Tanah Air.
Video seorang wanita peserta MTQ ke-37 Sumatera Utara (Sumut) menolak membuka cadar dan memilih didiskualifikasi viral. Komisi VIII DPR yang membidangi keagamaan mempertanyakan alasan kenapa peserta tersebut dipaksa membuka cadar saat tampil.
"Saya kira cadar itu kan pilihan pakaian orang. Jadi seharusnya panitia menghormati. Harus menghormati, kalau yang pakai cadar kan nggak harus lepas cadar, itu kan prinsip keyakinan dia, harus dihormati. Kenapa harus dipaksa gitu?" kata Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto, kepada wartawan, Rabu (9/9/2020).
Yandri meminta Kementerian Agama (Kemenag) memanggil panitia MTQ ke-37 Sumut. Menurutnya, panitia harus memberikan klarifikasi agar hal ini tidak menjadi isu liar di publik.
"Saya kira Kementerian Agama perlu memanggil pihak panitia itu. Harus klarifikasi, kan nggak boleh ada pemaksaan masalah pakaian. Ya klarifikasi, kalau nggak nanti jadi isu liar lagi," ujar Yandri.
"Diklarifikasi, kenapa sampai dia mundur, bagaimana perlakuan panitia, kemudian situasinya waktu dia apakah benar-benar dipaksa untuk buka cadar atau gimana. Supaya nanti di publik clear tidak ada yang membelokkan isu ini menjadi isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan nanti," imbuhnya.
Politikus PAN itu juga menyinggung pernyataan Menag Fachrul Razi soal cadar dan celana cingkrang. Yandri menegaskan masalah penggunaan cadar tidak perlu dipersoalkan lagi.
"Makanya menurut saya, yang selama ini dipersoalkan oleh Pak Menag kemarin masalah cingkrang, cadar, itu kan udah kita bahas dan itu udah clear tidak perlu dipersoalkan. Loh kok kenapa panitia mempersoalkan itu MTQ?" ujar Yandri.
Sebelumnya, sebuah video menunjukkan seorang wanita yang menjadi peserta menolak saat diminta melepas cadar saat mengikuti MTQ ke-37 Sumut. Wanita itu memilih didiskualifikasi daripada membuka cadarnya.
"Tolong dibuka cadarnya supaya tahu bacaannya. Sudah jadi aturan nasional, kalau nggak dibuka, langsung didiskualifikasi," kata seseorang kepada wanita dalam video itu.
Ketua Pelaksana MTQ ke-37 Sumut Palid Muda Harahap mengatakan peserta yang didiskualifikasi itu merupakan peserta asal Kabupaten Labuhanbatu. Palid menjelaskan kejadian tersebut adalah kesalahpahaman.
"Membuka cadar sebagai antisipasi kecurangan memang diterapkan di level nasional. Tetapi, di Sumut, kita sudah lakukan penyesuaian dengan ketentuan sebelum tampil kita periksa terlebih dahulu. Kejadian saat itu murni kesalahpahaman lantaran saat itu dewan hakim yang bertugas memang berasal dari pusat," ujar Palid dalam keterangan tertulis.
Palid menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan dewan hakim terkait hal ini. Peserta yang sempat didiskualifikasi itu disebut boleh tampil lagi jika berkenan.
