Anggota Komisi D DPRD Kota Bandung H Erwin mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memperhatikan nasib pesantren jelang penetapan new normal di Jabar pada 1 Juni nanti.
Erwin mengatakan, secara kelembagaan PKB akan melakukan koordinasi dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Bandung dan Rabithah Maahid Islamiyah (RMI) Kota Bandung untuk mendesak Pemkot memperhatikan protokol new normal di pesantren.
"Hasil masukan tersebut akan kami dorong dalam rapat dewan agar pemerintah mengalokasikan anggaran yang maksimal kepada pondok pesantren dalam menghadapi normal baru yang segera akan diberlakukan," kata Erwin yang juga Ketua DPC PKB Kota Bandung kepada detikcom, Kamis (28/5/2020).
Menurutnya pesantren harus didukung untuk menghadapi new normal, terutama mengenai protokol kesehatan yang sangat ketat.
"Pesantren itu kan terdampak COVID-19, sebagai lembaga pendidikan berbasis keagamaan ya sama juga seperti lembaga pendidikan lain harus diberlakukan protokol kesehatan, sehingga para kiai, para ustaz serta para santrinya merasa terjamin kesehatannya," ungkapnya.
"Memang harus ada dukungan anggaran agar semua protokol kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik, seperti rapid test bagi kiai dan santri, ketersediaan APD dan hand sanitazer sebagai kebutuhan utama, bahkan kalau perlu kita dorong Pemkot untuk mengalokasikan anggaran agar tiap pesantren dibuatkan Pusat Kesehatan Pesantren (puskestren)," tambahnya.
Erwin berharap semoga Pemkot Bandung mendukung usulannya.
"Ya saya yakin Pemkot akan segera mendengar usulan ini. Karena ini pejuangan yang sangat mulia sebagai inisiatif dalam penguatan sekaligus dukungan untuk lembaga pendidikan keagamaan di Kota Bandung," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar